Senin, 17 Juni 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KALABAHI
Jalan Jendral Sudirman No.20, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara Timur
Telp. 0386 21097| Fax. 0386 21006 | Email. pnkalabahi@gmail.com
» Berita Mahkamah Agung » KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI DENGAN 2 (DUA) LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI DENGAN 2 (DUA) LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI DENGAN 2 (DUA) LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI DENGAN 2 (DUA) LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

Ternate-Humas: “Kami ingin mendengar aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh pengadilan dalam rangka pengawasan anggaran yang akan menjadi masukan dalam Rapat Dengar Pendapat DPR dengan lembaga terkait, ” tutur Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A saat membuka Rapat Kerja Komisi III DPR RI yang berlangsung pada Senin, 20 Februari 2023.

Bambang selaku Ketua Tim didampingi 9 anggota Komisi III DPR seperti Gilang Dhielafararez, S.H.,L.L.M., Dede Indra Permana, S.H., H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn., Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum.,Y. Jacky Uli., N.M.Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.Psi., Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H., Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun.

Rapat Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun 2022-2023 bertempat di Ruang Gamalama Hotel Sahid Bela Ternate dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Humuntal Pane, S.H., M.H., beserta jajarannya dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Drs. H. Nur Khazim, M.H beserta jajarannya.

Rapat diawali dengan pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Humuntal Pane, S.H., M.H., yang menjelaskan kurang kondusifnya sarana listrik dan telekomunikasi sehingga menyebabkan gangguan dalam penyelesaian perkara, serta perlunya tambahan tunjangan kemahalan untuk biaya transportasi ke Sofifi.

Selanjutnya paparan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Drs. H. Nur Khazim, M.H menyampaikan kendala yang dihadapi pengadilan seperti masih ada 6 (enam) kabupaten yang belum memiliki Pengadilan Agama, mahalnya biaya transportasi dan biaya panggilan sidang.

Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 16.30 WIT dengan pertukaran plakat dari dua lingkungan peradilan dengan komisi III DPR dan foto bersama. (rv/im/rs)