Humas – Denpasar : Komisi III DPR RI melakukan kunjungan Spesifik pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 – 2023 terkait pembahasan RUU Tentang Hukum Acara Perdata Provinsi Bali pada hari Jumat, 10 september 2022 bertempat di Kejaksaan Tinggi Bali.

Pada kunjungan kali ini, H. Ahmad Sahroni S.E., M.I.Kom menjadi Ketua Tim Komisi III DPR RI dengan didampingi para anggota yang terdiri dari : Ichsan Soelistio, I WayaN Sudirta, S.H.,Irjen. pol, Drs,  H Safaruddin, Ir. Hj.Sari Yuliati, M. T, Bimantoro Wiyono, S.H, Eva Yuliana, M. Si., Habib Aboe Bakar Al – Habsyi, S.E.

Turut Hadir dalam acara, Ketua Pengadilan Tinggi  Bali, kepala Kejaksaan Tinggi Bali dan kepala kapolda bali dan Dekan Fak. hukum Universitas Udayana.

Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bali, H. Mochamad Hatta, S. H, M. H menyampaikan bahwa beberapa hal yang menjadi latar belakang adanya perubahan Undang Undang Hukum Acara Perdata adalah tidak terdapatnya kesatuan dasar hukum, terjemahan yang multitafsir, terkesan Tambal Sulam; tertinggalnya undang-undang dalam mengikuti perkembangan masyarakat sehingga banyak diperlukan berbagai pengaturan (ex. SEMA, PERMA, dll).

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Tinggi Bali menyampaikan perlu adanya Unifikasi dan Kodifikasi karena aturan mengenai acara perdata tersebar dalam beberapa peraturan yang dirumuskan dalam RUU Acara Perdata sepert e- Court, Gugatan Sederhana, Bukti Elektronik, Mediasi, dan Eksekusi guna mewujudkan Asas Trilogi Peradilan yaitu Cepat,Sederhana dan Ringan.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari beberapa Anggota komisi III DPR RI kepada Pengadilan Tinggi Bali, Kepolisian, Kejaksaan dan Akademisi secara bergantian. ( Ipr / Rv / humas)