Acara Sosialisasi Blue Print Mahkamaha Agung RI pada Pengadilan Negeri Kalabahi


Acara dibuka oleh                 Bpk.  AMIN IMANUEL BURENI, SH. MH (Wakil Ketua PN Kalabahi)

Narasumber                           Bpk. YAHYA WAHYUDI, SH. MH (Hakim PN Kalabahi)

Bertempat di Ruang Sidang Utama  Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 diselenggarakan sosialisasi yang dimulai pikul 09.00 Wita dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi  Bapak Amin Imanuel Bureni, SH.MH. dan Narasumber Bpk. Yahya Wahyudi, SH.MH. Sosialisasi dihadiri oleh Hakim, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Staf  Pengadilan Negeri Kalabahi.


Materi Sosialisasi :

Proses pembaruan di Mahkamah Agung yang dimulai sejak tahun 2003 dengan diterbitkannya Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung dan Kertas Kerja Pembaruan yang memuat langkah perencanaan dan tindakan strategis untuk melakukan  pembaruan di Mahkamah Agung RI. Disamping dokumen cetak biru sejak tahun 2003, Mahkamah Agung juga memiliki beberapa dokumen lain, yaitu

  1. Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung yang disusun setiap 5 tahun dan Agenda Reformasi Birokrasi yang terkait dengan kegiatan peningkatan kinerja pengadilan, dan
  2. Dokumen Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Men-PAN pada tahun 2008 yang menjadi pedoman bagi pelaksaan Reformasi Birokrasi Nasional, dimana Mahkamah Agung termasuk di dalam proyek percontohannya.

Setelah proses pembaruan ini berjalan kurang lebih 5 tahun (implementasi perubahan dimulai tahun 2004), Mahkamah Agung melakukan serangkaian evaluasi dan menetapkan kelanjutan proses pembaruan dengan mengembangkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Program Pembaruan yang telah dimulai sejak pembuatan Cetak Biru pada  tahun 2003 menjadi titik tolak dalam merancang Cetak Biru 2010-2035 dan Cetak Biru 2010-2035 ini juga akan menjadi payung dari semua Program dan Kegiatan di Mahkamah Agung serta Badan-badan Peradilan di bawahnya selama 25 tahun mendatang.

 

Kerangka atau panduan bagi terwujudnya suatu Pengadilan yang Unggul (Court Excellence) dikembangkan oleh konsorsium internasional yang terdiri dari berbagai pengadilan serta lembaga riset dari Eropa, Asia, Amerika dan Australia.

Tujuan dari dibuatnya panduan ini adalah agar pengadilan di negara manapun dan dengan sistem hukum apapun, yang ingin memiliki peradilan yang unggul dapat secara sukarela melakukan kajian untuk mengetahui kondisi  kinerja dan kualitas pelayanan pengadilan saat ini serta menentukan langkah-langkah guna meningkatkan kualitas keadilan serta pelayanan administrasi yang diberikan.

Untuk menuju kepada terwujudnya visi kita, yaitu “badan peradilan yang agung”, maka terdapat 7 area ini yang perlu dikembangkan secara optimal dengan dilandasi pada nilai-nilai pengadilan (court values).

Ke tiga elemen dalam lingkaran-lingkaran di atas saling kait mengkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi dari tiap tiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Nilai-nilai pengadilan akan menjadi landasan utama bagi setiap langkah menuju terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Nilai-nilai ini diturunkan dari Visi dan Misi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya melalui diskusi yang sangat intensif serta referensi dari berbagai sumber baik nasional maupun internasional.

Nilai-nilai yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk menujudkan Badan Peradilan yang Agung adalah:

  1. Kemandirian kekuasaan kehakiman (pasal 24 ayat 1 UUD 1945)

Seorang hakim tidak dapat diintervensi dari pihak luar manapun dan seorang hakim dalam menangani perkara harus berdasarkan fakta persidangan dan bebas dari pengaruh tekanan manapun.

  1. Integritas dan kejujuran (pasal 24a ayat 2 UUD 1945/ pasal 5 ayat 2 UU no. 48 th 2009 ttng kekuasaan kehakiman)

Perilaku hakim dan PNS harus dapat menjadi suri tauladan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan hakim serta integritas dan dan kejujuran harus menjiwai setiap pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

  1. Akuntabilitas (pasal 52 dan 53 UU no. 48 th 2009 ttng kekuasaan kehakiman)

Hakim harus Profesional dalam menjalankan tugasnya begitu juga dengan aparatur peradilan tugas tugas yang diemban harus dilaksanakan    dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

  1. Responsibilitas (pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 UU no. 48 th 2009 ttng kekuasaan kehakiman)

Badan peradilan harus atas kebutuhan pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

  1. Keterbukaan (pasal 28D ayat 1 UUD 1945/ pasal 13 dan pasal 52 UU no. 48 th 2009 ttng kekuasaan kehakiman)

Memberi akses masyarakat untuk mendapatkan informasi penanganan suatu perkara.

  1. Ketidak berpihakan (pasal 4 ayat 1 UU no. 48 th 2009 ttng kekuasaan kehakiman)

Proses peradilan jujur dan adil dan ketidak berpihakan.

  1. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1 UUD 1945/ pasal 4 ayat 1 pasal 52 UU no. 48 th 2009 ttng kekuasaan kehakiman)

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakukan yang sama dari badan peradilan

 

Di dalam mewujudkan pengadilan yang unggul (framework of court excellence), terdapat 7 area yang harus dikembangkan. Ke 7 area tersebut adalah

  1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan
  2. Kebijakan-kebijakan pengadilan
  3. Sumberdaya manusia, sarana prasarana dan anggaran
  4. Penyelenggaraan persidangan
  5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan
  6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau
  7. Kepercayaan dan keyakinan masyarkat pada pengadilan

Ke 7 area pengadilan yang unggul tersebut dapat dikelompokan dalam 3 kelompok besar, yaitu Kelompok Pendorong atau pengendali (drivers) , kelompok sistem dan penggerak (system and enabler) dan kelompok hasil (result)

  • Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” dengan merujuk pada amanat Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia
  • Berdasarkan UUD 1945 pula, kemudian diperas intisari fungsi badan peradilan atau kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga terdapat dua aspek krusial dari terbentuknya suatu badan peradilan yang agung, yaitu bagaimana mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta bagaimana menjamin terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil guna menegakkan hukum dan keadilan.
  • Dua aspek krusial amanat konstitusi ini diterjemahkan ke dalam empat misi Badan Peradilan, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam rangka menjamin penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.
  • Harapannya, apabila suatu badan peradilan yang mandiri menyelenggarakan suatu proses yang jujur dan adil, maka pada gilirannya nanti hukum dan keadilan di Indonesia dapat ditegakkan, dengan pengertian terwujudnya amanat konstitusi bahwa ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang.
  • Apabila usaha perbaikan institusi ini berjalan, yaitu adanya suatu badan peradilan yang mandiri, serta meningkatnya jaminan terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, maka pada gilirannya nanti kepercayaan masyarakat, kepuasan pengguna jasa pengadilan, dan keterjangkauan pengadilan akan meningkat.
  • Bagaimana penuangan misi-misi Badan Peradilan ke dalam garis-garis besar agenda perubahan?
  • Misi “menjaga kemandirian badan peradilan” pada prinsipnya berarti usaha pemantapan konsep satu atap akan terus dijalankan, yaitu dengan mendorong kemandirian anggaran dan pembenahan sistem manajemen, organisasi, dan keuangan yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi kehakiman, serta bagaimana fungsi kehakiman dapat dijalankan secara efektif, antara lain dengan dukungan sistem pembinaan SDM dan manajemen informasi yang baik. Dengan demikian, misi ini pada prinsipnya akan banyak menyangkut pembenahan sistem internal, selain beberapa usaha membina hubungan dengan lembaga eksternal untuk kemandirian anggaran, serta jaminan atas independensi pelaksana kekuasaan kehakiman.
  • Misi “memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan”, sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu bahwa akan ada usaha perbaikan secara terus menerus terkait kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan peradilan, kualitas dan konsistensi putusan, serta akses pencari keadilan.
  • Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa akan ada usaha pemantapan konsep satu atap, berikut pembenahan sistem manajemen, organisasi, dan keuangan, maka perlu pula dukungan kepemimpinan yang kompeten dan berkualitas.
  • Misi “meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan” akan diarahkan pada langkah-langkah peningkatan kualitas kepemimpinan ini, antara lain dengan cara peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis para pimpinan pengadilan. Harapannya, dengan demikian pimpinan pengadilan akan mampu melakukan supervisi atas pelaksanaan pembenahan sistem manajemen, organisasi, dan keuangan. Untuk dapat melakukan supervisi, ke depannya pimpinan peradilan juga harus terlibat sedari awal, artinya ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan agenda kerja yang akan dilaksanakan di lingkungan pengadilan yang dipimpinnya.
  • Kepercayaan masyarakat pada umumnya, serta pengguna jasa pengadilan pada khususnya, merupakan aspek penting bagi penyelenggaraan peradilan. Untuk itu perlu ada usaha berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat ini, yaitu dengan mendorong keterbukaan manajemen organisasi, keterbukaan proses peradilan, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan. Misi “meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan” dengan demikian akan diturunkan ke dalam agenda-agenda kerja untuk melaksanakan ketiga hal tersebut.
  • Agenda-agenda perubahan yang akan dilakukan dalam 25 tahun ke depan pada prinsipnya akan mewujudkan suatu Badan Peradilan yang agung.
  • Karakter Badan Peradilan yang agung dapat diuraikan dalam 10 poin sebagai berikut: (1) fungsi kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara efektif; (2) ada dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; (3) tercipta struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi  yang jelas dan terukur; (4) manajemen dan administrasi perkaranya sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan,  proporsional, dan adil; (5) ada pengelolaan sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan; (6) terdapat manajemen sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional; (7) ada dukungan pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif; (8) orientasi lembaga pada pelayanan publik yang prima; (9) terdapat manajemen informasi yang dapat menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi lembaga; (10) ada dukungan pengelolaan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Reformasi fungsi teknis ditujukan untuk mencapai Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah:

  • Pembatasan Perkara
  • Penerapan Sistem Kamar
  • Penyederhanaan Proses Berperkara
  • Penguatan Akses pada Keadilan
  • Upaya pembatasan perkara dilakukan melalui penguatan fungsi pengadilan tingkat tingkat banding dengan memberikan kewenangan pada Pengadilan Banding untuk menjadi pengadilan tingkat akhir bagi perkara-perkara tertentu.
  • Selain itu perlu disusun peraturan internal MA untuk memastikan ketentuan Pasal 45A UU Mahkamah Agung dipatuhi oleh Pengadilan Tingkat Bawah dan satuan kerja yang relevan

Pembatasan perkara dapat dilakukan dengan kriteria umum sebagai berikut:

  • Perkara pidana yang final di tingkat banding ditentukan dari besaran ancaman hukuman, jenis & kualifikasi perkara.
  • Perkara perdata & agama yang final di tingkat banding ditentukan dari jenis & kompleksitas perkara
  • Perkara TUN yang final di tingkat banding didasarkan pada jangkauan implikasi putusan TUN atau implikasinya pada hak-hak dasar warga negara
  • Pada tahap lima tahun pertama (2010 – 2014) maka penerapan Sistem Kamar dilakukan di tingkat MA dengan memperhatikan kondisi MA pada saat ini.
  • Mengingat tingginya jumlah tunggakan perkara, maka pada masa transisi ini masih dimungkinkan adanya pertukaran anggota majelis dalam batas tertentu.
  • Pada Pengadilan Tingkat Banding, akan dibentuk Kamar pada lingkungan peradilan umum yaitu Kamar Perdata dan Kamar Pidana.
  • Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama, sistem kamar tidak akan diberlakukan namun dapat diperkenalkan spesiliasi Hakim. Dimana Hakim dapat menangani perkara tertentu dengan sertifikasi yang membuktikan keahlian yang bersangkutan terhadap suatu perkara. Sertifikasi ini harus diperbarui secara berkala, misalnya 2 (dua) tahun.
  • Dalam rangka penyederhanaan proses berperkara perlu dibentuk Pengadilan Acara Cepat pada pengadilan umum di tingkat pertama untuk memutus perkara dengan nilai gugatan tertentu. Peradilan Acara Cepat juga menangani perkata pidana pidana dengan ancaman hukuman denda atau ancaman hukuman badan ringan atau pelanggaran.
  • Pengadilan acara cepat berwenang memeriksa dan memutus perkara dengan hakim tunggal atau jika perkara yang diperiksa lebih kompleks maka dapat diperiksa oleh majelis.
  • Penyelesaian perkara untuk perkara perdata ringan yang diselesaikan oleh pengadilan acara cepat harus menekankan pada upaya perdamaian/mediasi.
  • Putusan pada pengadilan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum ke tingkat kasasi.
  • Pada tahap awal proses pengadilan cepat ini, akan diberlakukan pada Pengadilan Negeri (bukan merupakan pengadilan khusus), namun diberikan ruangan tertentu untuk menunjukkan kekhususannya dalam hukum acara maupun dalam administrasi perkaranya yang mudah.
  • Pengadilan Acara Cepat di beberapa Negara disebut sebagai Small Claim Court Summary Court.
  • Sidang keliling merupakan salah satu metode pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama.
  • Sidang keliling dapat dilakukan terhadap perkara sederhana dengan seorang hakim dan panitera yang mencatat administrasi sidang keliling.
  • Sidang keliling dapat memeriksa berbagai kasus perdata dengan batasan kriteria tertentu.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengadilan dalam mengefektifkan penyaluran bantuan hukum adalah sbb:

  • Memperjelas kriteria pihak yang berhak menerima bantuan pro bono untuk perkara perdata (umum & agama) dan TUN;
  • Memperjelas mekanisme dan pengawasan penggunaan anggaran pro bono;
  • Penyediaan anggaran untuk operasional pengadilan dalam penanganan perkara pro bono

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan – “Perma 1/2014”), prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Probono

Dalam hal pemberian bantuan hukum sering juga dijumpai istilah Probono. Black’s Law memberikan pengertian  pro bono sebagai :

Pro bono publico (bahasa Latin), “for the public good.” Being or involving uncompensated legal services performed especially for the public good.

 

Pengertian lain pro bono terdapat dalam Butterworths Guides  Legal Terms, yaitu :

“Legal work performed for the public good or in the public interest on issues of broad community concern or with significant impact on disadvantaged or marginalised groups. Legal work performed free or at a reduced fee.”

      Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Probono merupakan bantuan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau bantuan hukum yang diberikan kepada sekelompok orang yang dirugikan tanpa dipungut biaya (uncompensated legal services). Pada dasarnya bantuan hukum jenis ini diberikan oleh kantor-kantor hukum untu membantu sekelompok orang yang sedang terlibat masalah hukum atau sedang mencari sebuah keadilan, dan untuk kepentingan umum biasanya kantor hukum tertentu akan memberikan bantuan hukum kepada orang tersebut tanpa dipungut biaya. Pada umumnya mengenai probono ini dilakukan oleh pengacara nonprofit, dan pengacara jenis ini banyak ditemukan di lembaga bantuan hukum.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa Prodeo dan Probono adalah sama-sama istilah yang digunakan untuk bantuan hukum yang nonprofit, perbedaannya terletak pada siapa yang memberikan bantuan hukum. Prodeo diberikan oleh Negara sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sementara Probono merupakan bentuk bantuk bantuan hukum yang diberikan oleh kantor-kantor hukum yang nonprofit oriented.

Pembaruan manajemen perkara di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi Mahkamah Agung, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan kepada pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut:

  • Modernisasi manajemen perkara;
  • Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
  • Penataan ulang proses manajemen perkara.

Modernisasi Manajemen Perkara terbagi atas 3 Tahapan sebagai berikut:

  • Pembaruan tahap I ditujukan pada keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan melalui adanya akses informasi putusan pengadilan. Selain itu juga dilakukan upaya mengintegrasikan data tentang aktivitas pengadilan ke dalam satu database terpusat untuk mempermudah dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekruitmen, promosi, mutasi, diklat & angg

2) Pembaruan tahap II diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku II dan Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayananan dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Tujuan dari tahap ini adalan menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses minutasi, berita acara persidangan, supervisi, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya.

3)  Pembaruan tahap III diarahkan pada pada pelayanan hukum terintegrasi untuk menyatukan informasi yang tersebar pada kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan, khususnya terkait dengan ekspirasi penagkapan-penahanan, dan monitoring perkembangan status penangan perkara dan terpidana yang ditujukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pengadilan dalam penanganan perkara pidana.

  1. Kegiatan terpenting dalam Copetency Based HR Management CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.
  2. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta  indikator perilaku.
  3. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan disain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan: (BACA TAMPILAN)
Kembali